Quran Ibarat "Mesin" Kehidupan

Jangan meremehkan fadilah membaca quran. Demikian diucapkan oleh Ustad Yusuf Mansur saat bertandang ke Madrasah Sayang Ibu di Dasan Griya, Lingsar, Lombok Barat, Selasa (26/4) siang. Ustad yang kerap muncul di televisi ini bercerita tentang kehebatan Alquran dengan bahasa yang sederhana. Membaca Alquran bak mesin. Semakin dibaca laju kehidupan tidak terduga melaju dengan kencang. Ia memulai dengan kisah pemuda bergelar sarjana yang menjadi tambal ban. Ustad Yusuf berjumpa dengannya 2008 silam. Saat jumpa, keluhan pemuda itu didengar. Cerita susahnya mencari kerja disimak. Tidak banyak kata keluar kata dari Ustad Yusuf Mansur kala itu. “Saya katakan, baca Surat Waqiah pagi dan sore hari, begitu saja,” ucapnya. Setelah pertemuan itu, ustad kembali ke pondok dan pemuda tetap kembali menjadi tambal ban. Tanpa diduga di 2009, seorang pemuda datang meminta kehadiran Yusuf Mansur pada peresmian swalayan. “Gue tanya nih, lu siapa. Jawabnya, saya tambal ban dan Surat Waqiah,” ujarnya terkekeh. “Agak lupa, bingung juga apa hubungan tambal ban dengan Waqiah,” sambungnya disertai tawa jamaah. Pemuda itu pun bercerita, ia adalah tukang tambal ban yang dijumpai Yusuf Mansur 2008. Kemudian diberi amalan membaca Surat Waqiah. Meski jarang salat dan mengaji, ia melaksanakan anjuran dari Yusuf Mansur. “Kotor soalnya, namanya tambal ban. Ibadahnya agak kurang, tapi dia jalankan amalan itu,” terang Yusuf Mansur. Dalam hitungan bulan, lanjut Yusuf Mansur, si pemuda langsung terlibat bisnis property. Untung lumayan hingga bisa membeli tanah dan bangunan. Itulah kemudian akhirnya membuat swalayan. “Masya Allah. Luar biasa,” terangnya. Ustad Yusuf Mansur berkata, semakin banyak amalan yang dibaca makin bertambah kemampuan “mesinnya”. Diibaratkan seperti menaiki pesawat Boeing 747 dengan Bombardier 777. Jelas menggunakan Bombardier lebih cepat. Menuju Makkah saja bedanya dua jam. Seperti itulah mereka yang rajin mengamalkan Alquran. Sesungguhnya sedang memperkuat mesin. “Hidup saya itu isinya amalan saja, pagi, siang, malam itu saja. Soal begini saya NU dan NW dah,” ucapnya tertawa. Di kisah yang lain Yusuf Mansur bercerita, bagaimana seorang wirausaha steak dan shake berusaha. Untuk mencari tempat baru membuka dagangan harus keliling ke banyak sudut. Sayang, setiap datang tidak pernah bertemu tempat yang cocok. Mereka pun mulai rajin Duha dan membaca Surat Ar Rahman, tiba-tiba sebuah tempat di Tegal yang begitu jauh seolah “terlihat”. “Sebelumnya jarang cocok, setelah pakai sajadah begitu jadinya,” ucapnya. Bahkan ketika diundang salah satu Kyai untuk melihat pondoknya, Yusuf Mansur mengaku pernah ditodong untuk membantu. Pondok itu dibangun bantuan dari Arab Saudi, bantuan terhenti. Pondok terbengkalai. Santrinya cukup banyak sekitar 4 ribu. “Saya dikasih nih kesempatan bicara di depan santri, saya katakana baca Waqiah, Ar Rahman, dan Al Mulk. Kyainya sempat bilang, kirain kasih bantuan,” ujarnya tersenyum. “Ya, tapi Masya Allah tidak lama pembangunan di pondok akhirnya kembali berjalan,” tambahnya. Yusuf Mansur tidak memungkiri, ada orang-orang yang datang kemudian menegur, seharusnya kalau membaca quran yang ikhlas jangan karena niat apa-apa. Namun semuanya dijawab dengan senyuman. Menurutnya, ada rahasia besar dalam Alquran yang banyak tidak diketahui orang. Ustad yang dikenal banyak mencetak para penghafal quran ini pun memberi semangat pada Madrasah Sayang Ibu tetap mempertahankan konsep Alquran dan riset.(*)

Read More

Rio di F1, Indonesia Mendunia

Akhirnya Indonesia memiliki wakil di Formula 1 (F1) 2016. Satu kata, hebat. Start paling belakang di debut pertama, tetap luar biasa. Ini sejarah. Di Asia, Rio satu-satunya pembalap F1. Indonesia dibuat mendunia. Rio, pemuda 23 tahun, menembus sirkuit di Australia tidak mudah. Harus wara-wiri mencari dana, supaya bisa mengisi satu slot di Manor Racing. Nilainya memang ratusan miliar. Mustahil ditanggung sendiri. Toh, akhirnya bisa mengaspal. Ekspektasi bangsa Indonesia meninggi. Gembira dan bangga. Tidak semua memang. Ada sebagian yang menyebut amatiran. Masih anak bawang di F1. Ya, karena dalam kualifikasi menabrak kolega F1 lainnya. Kena pinalti lah dia. Mulai lah muncul cibiran. Rio Haryanto, pemuda pertama asal Indonesia di F1. Sepanjang masa, belum ada orang Indonesia yang merasakan ketatnya jet darat. Rio sebelum terjun di F1, memulai dari GP2. Beberapa kali anak Solo ini merasakan podium utama. Lagu Indonesia Raya berkumandang. Bendera merah putih berkibar. Tentu prestasi di podium GP2 itu diharapkan terulang di F1. Berat, sangat berat. Rio berstatus rookie alias "anak baru". Namun, anak muda ini menunjukkan kebesaran hatinya. Sebagai rookie, bisa finish saja luar biasa. Apalagi sampai mendapat poin. Rio menjadi salah satu pembalap yang banyak diburu media asing. Sebagai satu-satunya pembalap Asia diantara 22 pembalap, tentu menarik dikulik. Rasa penasaran media asing, dijawab dengan optimisme. Penuh semangat di balapan pertama di Australia. Ingin membuat bangga Indonesia. Debut pertama Rio kurang mulus. Hanya 19 lap dilalui. Padahal seharusnya Rio melahap 57 lap. Gangguan teknis di jet daratnya jadi persoalan. Rio tak risau. Kecewa tidak bisa finish. Tapi, tetap penuh semangat. Ah, seandainya banyak anak muda seperti ini. Kurang adil rasanya gara-gara gagal finish, lalu bilang Rio amatiran. Terlalu cepat. Masih ada beberapa race yang bakal dilalui. Sebenarnya, bukan hanya Rio yang gagal finish. Beberapa pembalap pun gagal finish. Termasuk mantan juara F1, Fernando Alonso. Penampilan Rio selanjutnya, harus disambut dengan penuh optimisme. Bukan hanya oleh Rio semata. Seluruh Indonesia harusnya memberikan optimisme yang sama. Mendoakan supaya tampil terbaik. Belum tentu di F1 selanjutnya ada wakil Indonesia. Lalu bagaimana soal APBN dan donasi yang masih jadi perdebatan?Sudahlah, biarkan dukungan ini mengalir dulu. Jangan rusak euforia ini. Berjuanglah Rio. Harumkan Indonesia.(*)

Read More

Bau Nyale yang Legendaris

PERNAH mendengar atau mengikuti festival bau nyale?. Ini festival asal Lombok yang peminatnya sangat banyak. Ketika acara dihelat, ribuan orang tumpah di pinggir pantai. Apa gerangan yang sedang dilakukan. Ribuan orang ini rela berada di laut mulai dini hari sampai usai subuh. Masyarakat yang tengah menumpuk di pinggir pantai, hendak memanen nyale (sejenis cacing laut). Legenda nyale ini cukup terkenal. Cacing berwarna-warni, kebanyakan berwarna hijau disebut jelmaan putri. Cacing ini diburu banyak orang. Katanya cacing membawa banyak khasiat. Ya, konon ceritanya cacing itu berasal dari putri yang menenggelamkan diri. Alkisah, dahulu kala ada putri cantik jelita di Lombok. Kecantikannya membuat banyak pangeran terkesima. Pangeran ini akhirnya berbindong-bondong ingin meminang sang putri. Melihat begitu banyaknya pangeran, putri bernama Mandalika itu tidak menentukan pilihan. Pertimbangannya tidak ingin ada pertumpahan darah. Putri Mandalika memutuskan menenggelamkan dirinya di laut. Dia pun berkata akan muncul setahun sekali dan membawa kebahagiaan. Itulah kemudian yang disebut nyale. Bau nyale yang legendaris itu pun menjadi festival tahunan di NTB. Bau nyale masuk dalam kalender pariwisata NTB. Si cacing "nyale" hadir setahun sekali. Perhitungannya pun agak rumit, dengan hitungan penanggalan Sasak. Kisah legenda itu pun membungkus festival nyale. Barangkali di Indonesia, bahkan dunia, hanya di Lombok ribuan orang memburu cacing. Cacing yang disebut membawa banyak khasiat, mulai kesehatan, kesuburan, sampai rejeki. Secara teoritis keilmuan, nyale adalah cacing laut. Seperti halnya biota laut lainnya, cacing ini juga ada di banyak tempat. Hanya di Lombok istimewa kemunculannya bisa diprediksi. Ditambah bumbu legenda yang cukup menarik. Kemasan bau nyale yang semakin bagus, membuat festival ini makin ditunggu. Bau nyale yang legendaris bukan lagi milik Lombok. Bau nyale sudah jadi milik nasional bahkan internasional. Jangan heran ketika festival dihelat mereka yang hadir tidak saja dari Lombok. Ada yang dari luar daerah, bahkan luar negeri. Bau nyale yang legendaris ini harus tetap dijaga kelestariannya. Digelar semakin profesional dan ditampilkan sebagai ikon pariwisata Lombok.(*)

Read More

Lawan Penyebaran LGBT

JANGAN menuntut lebih pada negara untuk aktivitas menyimpang. Menuntut pengakuan lebih sama halnya mengarahkan negara mengangkangi konstitusi yang ada. Itu fenomena kekinian soal lesbian, gay, biseks, dan transgender (LGBT) yang terus menggelinding. Kelompok ini berupaya meminta pengakuan negara pada keberadaannya. Ingin diakui dan diperbolehkan menyebarkan aktivitasnya. Komunitas LGBT membawa-bawa beberapa negara yang "menghalalkan" pernikahan sejenis. Membawa liberalisme barat ke Indonesia. Permintaan pengakuan yang jelas salah alamat. Konstitusi negara tidak memberi ruang. Secara norma ketimuran prilaku ini dianggap menyimpang. Bicara LGBT dari sisi prilaku sebenarnya sudah usang. Aktivitas yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Pergerakan mereka denhan komunitasnya berjalan sudah lama. Hanya saja, mereka permisif. Takut akan stigma dari masyarakat. Mereka menutupi diri. Tidak ingin terus berada dalam ketakutan, mereka ingin mendeklarasikan diri. Mereka ingin dilegalkan negara. Keinginan yang justru membangkitkan perhatian publik. Akibat langkah ini, akhirnya mayoritas elemen di Indonesia menyatakan perlawanan. Sampai muncul dorongan membuat undang-undang LGBT. Wakil Presiden Jusuf Kalla cukup bijak menanggapi dorongan banyak elemen. LGBT sebagai aktivitas individu tidak bisa dibatasi. Negara tidak perlu masuk dalam urusan personal. Menjadi masalah bila LGBT berupaya menyebarkan "virusnya" ini salah dan harus dihentikan. Banyak pakar psikologi menilai, LGBT sebagai penyakit. Itu bisa disembuhkan. Jadi tidak perlu para LGBT itu malah berteriak-teriak meminta pengakuan negara. Mereka seharusnya mengintropeksi diri. Bukankah dengan melegalkan LGBT di Indonesia sama halnya menyebarkan "virus" ganas pada generasi muda. Secara kodrat manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka menikah, kemudian memiliki keturunan. Ini hukum Tuhan yang tidak bisa dibantah. Lalu kenapa kemudian, mereka ingin dilegalkan. Bila kemudian ini dibawa ke urusan Hak Asasi Manusia (HAM), semuanya menjadi kian berpendar. Perhatian justru mengarah pada LGBT yang di dzolimi. Padahal LGBT ini adalah "virus" yang bisa menyerang kita, tetangga, atau keluarga kita. Contoh nyata, adalah soal dugaan aktor Indonesia yang melakukan tindakan seksual pada remaja laki-laki. Dugaan cabul itu, apakah tidak membawa efek berantai? Apakah korbannya nanti tidak mengalami perubahan orientasi seksual? Apakah nantinya mereka tidak mencari mangsa baru lagi?. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya kalau ini menjadi wabah. Kita melawan LGBT bukan memusuhi orangnya.(*)

Read More

Lombok Memang Surga di Bumi

INDAHNYA pantai di Lombok terus mendapat pengakuan dunia. Banyak pantai di Lombok dinilai luar biasa bagusnya. Belum lama ini, giliran Pantai Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang bertengger di posisi teratas sebagai pantai paling menarik di Indonesia. Itu diumumkan situs resmi perjalanan dunia yang mengeluarkan daftar para pemenang "2016, Traveler's Choice" untuk kategori pantai terbaik di Indonesia. Penilaian dilakukan langsung berdasarkan kuantitas dan kualitas ulasan dan rating dari wisatawan dunia mengenai pantai-pantai yang dikumpulkan dalam periode 12 bulan. “Much more calm, friendly, clean (lebih damai, bersahabat, dan bersih). Berdasarkan visitor rating di situs tersebut, Gili Meno mendapat penilaian excellent sebanyak 260 voters, 120 voters menilai Gili Meno Very good, 32 voters lain memberi penilaian avarage atau rata-rata, 11 voters memberi penilaian poor alias jelek dan hanya 7 voters yang mengkritik Gili Meno sebagai pantai yang buruk. Masih di situs tersebut, berbagai review positif pun ditujukkan untuk menggambarkan keindahan dan kenyamanan berlibur di Gili Meno. Ada yang memuji Gili Meno sebagai pulau kecil yang masih sepi penghuni dan penduduknya ramah. Ada pula yang mengungkapkan ketakjubannya melihat penangkaran penyu di Gili Meno. Pada review tersebut banyak yang memilih Gili Meno dari pada dua gili lainnya yakni Gili Trawangan dan Gili Air. Salah satu keunggulannya karena Gili Meno dinilai masih alami. Sementara, dua gili lainnya dianggap sudah sangat ramai dan penuh pesta hura-hura. Namun jelas Gili Meno tidak saja mengungguli dua gili tetangganya. Melainkan juga dianggap lebih menarik dibandingkan ratusan pantai lainnya di Indonesia. Bahkan, Gili Meno dianggap lebih indah dari pada Pantai Kuta (Balangan) di Bali yang menduduki peringkat kedua. Sementara, Pantai Nusa Dua Bali menduduki peringkat ke tiga. Lebih membanggakan, Gili Meno bukanlah satu-satunya pantai di NTB yang mendapat penilaian positif para wisatawan. Sebagaimana diumumkan oleh TripAdvisor, dua pantai di Lombok lainnya juga berhasil masuk sepuluh besar pantai terindah di Indonesia. Kedua pantai tersebut yakni Pantai Selong Blanak yang menduduki peringkat keempat. Selain itu juga ada Pantai Tanjung Aan yang menduduki peringkat ke sembilan. Jika dilihat dalam daftar sepuluh pantai terbaik se-Indonesia versi TripAdvisor tahun 2016. Layak memang pantai di Lombok selalu mendapat tempat istimewa di mata para traveling. Lombok yang sering dikatakan surga kecil di bumi, memang dianugrahi pesona alam luar biasa. Diluar pantai, pesona air terjun, perbukitan, dan gunung tidak kalah indahnya. Keindahan alam dianggap masih natural dan belum terkontaminasi modernisasi. Namun, semuanya hanya soal waktu. Tempat indah itu akan menjadi indah sebelum dijamah banyak tangan nakal. Problem sampah wisata maupun munculnya banyak bangunan terus mengintai. Tantangan besar semua stakeholder pariwisata menjaga supaya surga di bumi ini tetap terjaga baik.(*)

Read More

Tipikor Perlu Tunggu Laporan?

URUSAN pemberantasan korupsi di daerah, kejaksaan dan kepolisian harus berada di garda terdepan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesekali turun ke daerah untuk kasus kakap. Perangkatnya sendiri, KPK tidak selengkap polisi dan jaksa di daerah.

Di NTB beberapa kali kasus korupsi masuk ke meja kejaksaan dan kepolisian. Bahkan KPK pun beberapa kali turun. Seperti saat kasus membelit Bupati Lombok Barat H Zaini Arony atau mantan Kajari Praya, Subri. Selebihnya, jaksa dan polisi yang banyak bergerak.
Namun beberapa kali jaksa maupun polisi ketika ditanya soal dugaan-dugaan korupsi, memilih menunggu bola. Artinya, untuk dugaan korupsi mereka menunggu laporan.

 Seperti yang terjadi pada dugaan dana siluman di kantong APBD Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB diendus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kejaksaan berjanji akan turun seandainya ada laporan yang masuk. Disebutkan, kejaksaan bisa saja turun berdasarkan informasi dan pemberitaan di media. Tapi, mereka memilih untuk menanti adanya laporan dari masyarakat, begitu penyampaian Humas Kejati NTB ketika dikonfrontir awak media. Sejauh ini, belum ada laporan berkaitan dengan dugaan penggunan dana siluman di Pemrov NTB.

Seperti diketahui, dugaan penggunaan dana siluman untuk pengerjaan sejumah proyek berawal dari temuan dewan. Para Politisi Udayana menduga ada anggaran siluman yang menghiasi APBD. Seperti anggaran pembangunan gedung baru di dalam kompleks Kantor Gubernur NTB senilai Rp 33 miliar.

Korupsi yang masuk sebagai ekstra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, tidak bisa dibiarkan merajalela. Tentu masyarakat Indonesia dibuat bangga bila urusan korupsi digarap serius. Seperti langkah KPK yang getol bergerak menangkapi koruptor.
Jika alasan jaksa dan polisi turun menunggu laporan, tentu ini tidak diharapkan publik. Korps Adhiyaksa yang dianggap lebih senior dalam mengurus korupsi, mestinya lebih bertaring.

Pergerakan di daerah dengan dukungan perangkat dan anggota lengkap, harusnya bisa lebih dimaksimalkan. Sama halnya dengan kepolisian yang juga didukung perangkat lengkap. Pernyataan pengusutan korupsi menunggu laporan dahulu akan melukai rasa keadilan masyarakat. Bukankah korupsi kejahatan luar biasa?.(*)

Read More

SMA Sederajat Pindah Komando

SMA sederajat sebentar lagi pengelolaannya diambil alih provinsi. Ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat perubahan pembagian urusan dalam pengelolaan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota berdasar UU tersebut kewenangan pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi.

Perubahan pengelolaan ini tentu kabar baik, khususnya bagi SMA sederajat berstatus swasta. Sekolah swasta sering mengeluhkan keberpihakan kabupaten/kota. Ambil contoh saja soal penerimaan siswa baru, meski sekolah negeri sudah terlalu padat, kebijakan masih memihak pada negeri. Munculah istilah sekolah swasta jadi anak tiri. Harapan melambung supaya perhatian provinsi ke swasta dan negeri seimbang.

Hal lain dengan dikelola oleh provinsi, baik SMA maupun SMK, semakin kompetitif. Pikiran sekolah hanya fokus mendidik siswa. Kalau selama ini sekolah dibayangi gonta-ganti kepala sekolah, hal itu bisa semakin diminimalisir. Dinas Dikpora Provinsi NTB nantinya lebih akuntabel dan proporsional memilih pemegang komando di sekolah.


Berlakunya UU membuat daerah harus menyesuaikan perubahan-perubahan yang telah ditetapkan pada UU tersebut. Diantaranya, perubahan mengenai tupoksi kelembagaan maupun perubahan mengenai kelembagaan. Pemerintah daerah harus segera menyiapkan peraturan-peraturan didaerah terkait dengan perubahan tupoksi kewenangan dan kelembagaan diantara SKPD maupun kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Provinsi sudah mulai mendata guru SMA sederajat di kabupaten/kota yang akan hijrah ke provinsi. Dari hasil pendataan tersebut. Tercatat jumlah guru PNS SMA 3.770 orang, sedangkan non PNS 4.733 orang. Total guru SMA 8.503. Guru SMK PNS 2.306 orang, non PNS sebanyak 4.985 orang. Total guru SMK 7.291 orang. Total guru SMK 15.794 orang. Selain guru, ada pengawas mencapai 203 orang. Dengan rincian pengawas SMA 142 orang, pengawas SMK sebanyak 61 orang. Belum lagi tenaga administrasi. Dari SMA statusnya PNS 497 orang dan non PNS sebanyak 1.722 orang. Sementara SMK yang statusnya PNS 292 orang, non PNS 1.582. Total tenaga administrasi 4.093 orang.

 Guru, pengawas, dan tenaga administrasi yang PNS, tidak menjadi soal. Gaji mereka sudah jelas. Beda dengan yang non PNS alias honor. Sampai sekarang belum ada titik temu. Rasanya berat bila gaji mereka ditanggung provinsi. Untuk honorer dengan surat keputusan sekolah (SK) tidak memusingkan. Sekolah biasanya sudah mengalokasikan. Masalah ini sedikit rumit. Apalagi jumlahnya ribuan orang honorer.

Selain tenaga pendidik. Soal aset sekolah pun harus dipikirkan serius. Setelah diambil alih provinsi, tentu segala sesuatu yang menyangkut pembangunan atau pembelian mebelair, provinsi yang turun tangan. Dari sekarang harus diputuskan statusnya. Supaya di kemudian hari tidak menjadi problem.

Sebenarnya masih banyak hal lain yang harus dipikirkan matang untuk peralihan pengelolaan SMA sederajat. Proses ini memang tidak bisa sim salabim langsung tuntas. Jumlah SMA dan SMK negeri atau swasta ratusan. Paling penting, semoga perpindahan pengelolaan ini membuat output dari sekolah menengah atas kian baik. Jangan setelah dikelola provinsi malah mengalami kemunduran.(*)

Read More

Revisi UU KPK, Penguatan atau Amputasi?

REVISI Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terus menggelinding di parlemen. Hampir semua parpol di parlemen menghendaki revisi itu. Tujuannya, untuk memperkuat KPK. Benarkah memperkuat?

KPK sebagai lembaga superbodi pemberantasan korupsi. Pergulatan melawan korupsi cukup mumpuni. Sejak hadir di era Presiden Megawati Soekarno Putri 2003 silam, kiprah KPK dalam pemberantasan korupsi cukup lugas. Meski dalam perjalanannya, ada tudingan KPK kehilangan independensi. KPK dengan kekuasaan yang superbodi, membuatnya dianggap lembaga yang langsung bertanggungjawab ke Tuhan. Itulah menurut mereka (baca: dewan), perlu revisi undang-undang supaya langkah KPK memberantas korupsi lebih kuat namun tetap terkontrol.

Soal KPK, memang publik memberi harapan yang sangat besar. Lembaga ini dinilai lebih tajam memberantas korupsi dibanding seniornya, kejaksaan dan kepolisian. Memang hadirnya KPK diawal, salah satu sebabnya adalah kurang sigapnya kejaksaan dan kepolisian mengusut korupsi. Kejahatan yang masuk dalam ekstra ordinary crime itu berlangsung masif. Dari tingkat pusat hingga daerah. Tidak usah heran kalau daftar tangkap KPK mulai dari pejabat negara setingkat menteri, lembaga tinggi, wakil rakyat, politisi, pengusaha, hakim, jaksa, polisi, sampai kepala daerah. Tidak pandang bulu, KPK menyapu setiap perilaku korup.

Kerja-kerja KPK memberantas korupsi memang tidak mudah. Banyak sekali kerikil yang menghadang. Ketika tindakan korup berjalan berjamaah, maka banyak sekali rintangan menghadang. Untungnya, KPK memiliki undang-undang khusus. Soal sadap-menyadap, tidak bisa mengeluarkan penghentian penyidikan. Termasuk kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK).

Kewenangan KPK memang luar biasa. Jika kemudian banyak yang tertangkap tangan bertindak korup, itu tentu kaitan dengan sadap-menyadap. Lihat saja tangkap tangan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Mengacu pada putusan PT Tipikor selain dihukum penjara, harta Fuad hasil pencucian uang disita. Nilainya terbesar sepanjang penangkapan KPK yaitu Rp 250 miliar. Belum lagi penangkapan pengacara kondang OC Kaligis, penangkapan Mantan Menpora Andi A Malaranggeng, Menteri ESDM Jero Wacik, hingga penangkapan wakil rakyat seperti Angelina Sondakh ataupun yang baru-baru terjadi yaitu Damayanti. Masih banyak prestasi lain yang menjadi rekor KPK.

Apakah dengan kewenangan luar biasa itu KPK perlu dikuatkan lagi dengan33 revisi undang-undang. Jelas, penilaian publik sebaliknya. KPK hendak diamputasi. Kewenangannya hendak dikurangi. Urusan sadap-menyadap perlu izin, KPK bisa menghentikan penyidikan, termasuk KPK tidak bisa sekaligus mengobok korupsi.

Kalau memang dianggap KPK terlalu superbodi, bakal berbuat culas dengan kewenangannya, apa perlu undang-undangnya diobok-obok. Dengan kemampuan yang luar biasa saja, KPK masih kerap tersandera. Lihat kasus Abraham Samad, Bambang Widjojanto, atau Novel Baswedan. Padahal KPK sudah superbodi. Revisi undang-undang ini jangan hanya akal-akalan untuk bisa kembali berprilaku korup. Publik masih yakin, KPK terdepan memberantas korupsi. Jika kepolisian dan kejaksaan bisa seperti KPK, jangankan revisi undang-undang, dibubarkan saja KPK tidak ada yang ribut.(*)

Read More

Ada Pungutan Liar di Prona

PROYEK Operasi Nasional Agraria (Prona) sedang jadi perbincangan. Sebab-musababnya, pengurusan prona yang seharusnya gratis, ada pungutan liar (pungli). Kabar pungli ini mencuat dari Kota Mataram, setelah para korban pungli melapor ke Ombudsman NTB.

Dari beberapa informasi yang masuk, sesungguhnya pungli pada prona tidak hanya terjadi di Kota Mataram. Ada pungli yang struktural dan masif dalam pengurusan prona. Laporan ini datang juga dari Lombok Barat dan Lombok Utara. Bahkan, pungli pada prona ini langsung dibawah komando kepala desa. Alasannya, itu uang sumbangan untuk desa.
Mirip dengan hasil investigasi ombudsman menemukan praktik pungli prona di tingkat kelurahan.

Warga selaku pemohon dibebankan untuk membayar biaya pal atau patok lahan, materai, alas hak, serta pajak. Item memang tidak gratis, tapi oknum kelurahan dan BPN mematok biaya yang harus dibayar pemohon. Setiap warga diharuskan membayar biaya yang bervariasi. Satu orang dipungut Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Kenapa sumbangan untuk prona ini kemudian disebut pungli? Karena tidak landasan hukum dan aturan yang memperbolehkan ada bayaran untuk prona. Program Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini tidak bayar alias gratis. Kalau kemudian ada masyarakat yang mau mengeluarkan uang, itu akibat ketidaktahuan aturan ini.

Biasanya, untuk pengurusan sertifikat tanah, butuh biaya besar. Alhasil, banyak masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah. Kondisi itulah kemudian membuat BPN menerbitkan prona. Tujuannya baik, membantu masyarakat yany belum memilili sertifikat.
Di lapangan praktiknya berbeda. Ada oknum yang meminta biaya, atas nama sumbangan. Dengan tambahan, sekadar memberi tukang ukur dari BPN. Masyarakat ngikut saja. Selain biaya yang dikeluarkan tidak banyak, masyarakat tidak mau dibuat pusing dan repot dengan pengurusan sertifikat. Kalau sampai Polres Mataram memberi atensi soal prona, itu sanga5 berdasar. Untuk kabupaten/kota lainnya, hentikan saja pungli tanpa aturan itu, atau menunggu aparat untuk turun tangan.(*)

Read More

Lombok Butuh Jalur Trans Baru

JALUR dari Kota Mataram menuju Lombok Timur (Lotim) dikenal sebagai jalur padat. Jalan ini memang menjadi lajur utama. Jika berakhir pekan hendak ke Lotim dari Kota Mataram atau sebaliknya, bila normalnya hanya satu jam lebih, bisa ditempuh sampai tiga jam. Silih-berganti keluhan masyarakat muncul. Jalan yang kecil dinilai sudah tidak sanggup menampung laju kendaraan yang semakin bertambah setiap tahun.

Angin segar pun berhembus. Presiden Joko Widodo yang beberapa hari lalu bertandang ke Lombok berjanji akan membangunkan jalur trans dari Lembar ke Kayangan, Lotim. Orang nomor satu di Indonesia itu akan mengucurkan dana APBN untuk pembuatan jalur baru. Proyek fisik yanh dinanti oleh masyarakat Lombok. Urusan jalan baru ini sesungguhnya, beberapa kali disinggung oleh pemerintah provinsi. Namun, ada hal teknis yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung Pemprov NTB.

Dari data Dinas Pekerjaan Umum Lotim, sebagian besar jalur penghubung dua pelabuhan di barat dan timur Lombok itu memang berada di Lotim. Jika mengacu jalan yang ada, tak kurang dari 40 kilometer ruas yang membentang di Lotim dari Jenggik di Terara hingga Kayangan Pringgabaya. Namun lantaran status jalan itu yang merupakan jalan negara, menurutnya kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

 Kondisi jalan di Lotim memang sangat padat. Sebagai jalan negara yang menghubungkan urat nadi kawasan timur dan barat, kerap terjadi kepadatan di sejumlah titik. Berbagai hal menyebabkan hal itu, mulai dari pasar tumpah yang tersebar dari Terara, Paokmotong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, hingga Labuhan Lombok. Ada juga penyebab lain semisal tradisi nyongkolan yang masih mengakar. Belum lagi kendaraan tradisional semacam cidomo yang memiliki kecepatan sangat rendah.

Apa yang sudah dikemukakan oleh presiden, harus disambut cepat. Segala halnyang menyangkut jalur trans itu harus segera dibahas provinsi bersama kabupaten yang dilintasi. Bila benar, akan membuat jalan baru, proses ini tentu tidak mudah. Setelah penyusunan detail engineering design (DED), harus dipikirkan soal pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan selalu menjadi momok pembukaan jalan baru. Pasalnya, harga yang ditawarkan masyarakat dengan hasil perhitungan kadang tidak bertemu. Ini kemudian yang membuat proses pembebasan lahan selalu berlarut-larut.

Hadirnya jalur baru sesungguhnya, tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat umum. Para pelaku bisnis akan diuntungkan. Jalur angkut barang semakin longgar. Distribusi melalui truk berjalan lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan pun akhirnya lebih sedikit. Mari menunggu bersama, jalan baru yang akan membuat jalur di Lombok semakin nyaman.(*)

Read More

Pers Harus Mengontrol Pemerintah

PUNCAK hari pers di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika digelar meriah. Presiden Indonesia Joko Widodo datang langsung. Orang nomor satu Indonesia ini seperti menebus halangan tahun lalu. Dalam Hari Pers Nasional (HPN) 2015, presiden yang akrab disapa Jokowi hanya diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam sambutannya, presiden Jokowi memberi apresiasi pada media massa. Era pers saat ini menurut Jokowi sudah bebas. Pers tidak lagi ditekan oleh pemerintah. Tidak lagi ada cerita pers diberedel pemerintah. Dengan kondisi pers saat ini, harus bisa menjadi penyampai pesan yang baik ke publik.

Jokowi memberi sindiran dalam era pers bebas. Saking bebasnya, ada pers yang justru menyuarakan pesimisme. Presiden membacakan judul-judul media massa yang membuat masyarakat gundah. Seperti rupiah melonjak, Indonesia hancur. Ataupun soal perekonomian yang diprediksi terus terpuruk. Posisi pers seharusnya membawa optimisme pada khalayak.

Soal kondisi pers terkini yang disampaikan oleh presiden, memang benar sudah bebas. Tidak seperti pers masa lalu yang dibredel karena tidak keras mengkritik pemerintah. Namun, kebebasan pers saat ini belum benar-benar bebas. Dalam beberapa tahun terakhir, intimidasi terhadap pers masih terjadi. Ada kelompok masyarakat maupun instansi pemerintah yang menghalangi kerja jurnalistik.
Masalah gugatan ke media massa pun masih terjadi. Ada langkah-langkah yang membuat pers keder.

Menyangkut optimisme terhadap pemerintah, pers kini tidak lagi mengusung bad news is good news. Paradigma pers sekarang adalah good news is good news. Tidak melulu berita buruk menjadi acuan dalam pemberitaan. Berita positif terhadap pemerintah tetap bergaung. Optimisme tetap disuarakan oleh media. Apalagi salah satu tugas media adalag mencerdaskan bangsa.

Kalau ada media yang dianggap membawa pesimisme, harus dilihat konteks informasi yang disampaikan. Bila tujuan penyebaran informasi itu untuk melecut pemerintah adalah hal yang baik. Kritik itu bagian dari obat, pahit namun menyehatkan. Pers Indonesia tidak ingin mengumbar angin surga ke masyarakat. Sebagai pilar keempat bernegara pers tidak sekadar mencerdaskan bangsa, pers harus ikut mengontrol kebijakan, serta siap mengkritik bila kurang tepat. Semoga pers Indonesia tetap bermartabat.(*)

Read More

NTB Siap Segala Event

NTB tahun ini menggelar beberapa acara nasional. Setelah hari pers nasional (HPN) 2016 di NTB, selanjutnya menyusul acara MTQ nasional. Acara level nasional yang tidak bisa dipersiapkan sembarangan. Namun, komitmen Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengatakan, selalu siap menjadi tuan rumah yang baik.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani kemarin tiba di Mataram untuk mendampingi Presiden menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional. Setibanya di Mataram melalui Bandara Lombok International Airport ia langsung menyambangi Islamic Center yang akan menjadi tempat pelaksanaan MTQ Nasional 2016. Kedatangan Puan untuk melakukan pengecekan persiapan yang telah dilakukan pemerintah NTB di lokasi Islamic Center.

Jika dilakukan sejak dini cek dan re-check, maka dapat segera diketahui kekurangan dan bisa dicari solusinya. Mengingat ini adalah event besar yang akan diikuti oleh peserta dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Menteri meminta pihak pemerintah NTB untuk bisa memastikan dalam penyelanggaraannya agar jangan sampai terjadi masalah khususnya dalam pengelolaan keuangan bernegara. Selain itu, ia juga ingin memastikan akan dijadikan apa bangunan Islamic Center yang begitu megah dan luas.

Wakil gubernur NTB H Muhammad Amin yang mendampingi menteri PMK juga menyatakan kesiapan NTB untuk pelaksanaan MTQ Nasional. Dalam waktu dua bulan ke depan menurutnya segala persiapan sudah beres. Ini adalah kali kedua NTB dipercaya sebagai tuan rumah sejak 1973 lalu. Tentu kita akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya.

Terkait mau dijadikan apa bangunan Islamic Center ke depanmnya paska pelaksanaan MTQ nasional, wagub mengatakan semuanya sudah diprogramkan pemerintah NTB. Karena bangunan Islamic center akan dijadikan ikon NTB sebagai wisata syariah. Nantinya, bangunan ini juga akan dijadikan salah satu pusat peradaban kebudayaan islam di dunia internasional.

Pelaksanaan MTQ Nasional di NTB bakal digelar 30 Juli hingga 6 Agustus 2016 mendatang. Semua Total peserta yang dipastikan ikut mencapai 5000 lebih peserta dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

NTB sebagai tuan rumah acara nasional tidak pernah main-main. Seperti acara nasional yang sebelumnya, semua elemen ikut saling mendukung untuk menjadi tuan rumah yang baik. Menjadi tuan rumah acara nasional, memang memberi keuntungan tersendiri bagi daerah. Nama NTB bakal bergaung secara nasional. NTB memang terus menggeliat. Setelah pariwisatanya menanjak, daerah ini semakin dilirik sebagai venue acara berkualitas.(*)

Read More

HPN 2016 Momen Promosi NTB

GUBERNUR NTB TGH M Zainul Majdi menjanjikan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB bakal menjadi yang terbaik. Ucapan orang nomor satu di NTB itu menjadi sinyal, kalau peringatan hari pers tidak main-main digelar. Berbagai kegiatan yang digelar di NTB bakal berlangsung istimewa.

Benar saja, dalam sambutan Ketua PWI Pusat Margiono saat pembukaan pameran HPN di Lombok City Center (LCC) mengungkapkan, perayaan HPN di NTB begitu meriah. Rasa itu dimulai ketika KRI Makassar berangkat dari Surabaya ke NTB. Di dalam kapal perang TNI AL itu ada jendral-jendral TNI yang turut serta. Seratusan jurnalis di dalam kapal perang itu makin gembira ketika Panglima TNI Jenderal Gatot naik helikopter untuk bisa bertatap muka dengan para jurnalis. Begitu KRI Makassar bersandar di Pelabuhan Lembar, perasaan HPN sudah berakhir. Padahal HPN baru saja dimulai. Kemeriahan hari pers dirasakan disana-sini begitu tiba di NTB. Dalam pembukaan pemeran hari pers, Margiono pun memuji. Menurutnya, pameran di LCC lebih besar ketimbang pameran HPN tahun sebelumnya di Batam.

Ya, HPN 2016 memang dijadikan ajang promosi NTB. Gubernur mengakui, sedang dikejar target Kementerian Pariwisata cukup tinggi. NTB diharapkan bisa menembus 3 juta wisatawan. Jumlah yang tidak sedikit. Kalau daerah laian di Indonesia hanya ditarget naik 20 persen, NTB diminta menaikkan wisatawan 50 persen. Itulah menurut gubernur, peringatan HPN di NTB sebagai salah satu ajang jualan NTB. Provinsi dengan dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa memiliki kelebihan yang luar biasa. Keindahan alam saja tidak cukup, bila tidak dibarengi dengan promosi luar biasa. Hadirnya para jurnalis seluruh Indonesia, diharapkan bisa mengabarkan kepada khalayak luas tentang kondisi terkini NTB.

HPN 2016 di NTB memang bukan acara sembarangan. Untuk memeriahkan acara dan gaungnya, acara digelar di Kota Mataram, Lombok Barat, maupun Lombok Tengah. Pada puncak acara sendiri, bakal hadir Presiden Indonesia Joko Widodo. Para menteri juga ikut hadir dengan agenda kegiatan masing-masing. HPN di NTB diperkirakan dihadiri juga tamu-tamu dari luar negeri. Momen langka yang tidak datang setiap tahun. Semoga dengan digelarnya HPN di NTB, nama provinsi yang dahulu masuk dalam sunda kecil ini semakin mendapat perhatian.(*)

Read More

Penegak Hukum Harus Bergerak ke TK-SD Model

ASET di TK-SD Negeri Model Mataram sedang jadi pembicaraan. Sekolah yang dahulu itu bekas sekolah bertaraf internasional sudah diserahkan ke Universitas Mataram. Namun penyerahan aset tersebut dibumbui kejanggalan.

Serah terima aset antara Universitas Mataram (Unram) dengan Pemkot Mataram berlangsung Juni 2014. Berita acara penyerahan itu ditandatangani Sekda Kota Mataram HL Makmur Said sebagai pihak kesatu. Sementara, Rektor Unram Prof Sunarpi bertindak selaku pihak kedua atau penerima aset.

Tapi, dalam penyerahan aset itu besaran nilai transfer dana imbal swadaya dari 2004-2009 terdapat selisih. Nilai bantuan pusat dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbeda.

Merujuk dari dokumen berita acara serah terima aset TK-SD Model dari Pemkot Mataram maupun Unram tertanggal 28 Juni 2014, nilai transfer APBN dari 2004-2009 sebesar Rp 13.486.748.884. Sementara itu dari pusat berdasarkan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, gelontoran uang dari 2004-2009 Rp 15,5 miliar. Besaran itu belum termasuk dana pendamping Pemkot Mataram 30 persen yang diklaim lebih dari Rp 7 miliar.

Di tengah upaya kepindahan sekolah yang kini berstatus negeri, perhatian publik tentu mengarah pada perbedaan nilai aset. Jumlah dana yang turun dengan nilai aset yang diserahkan berbeda cukup jauh. Sementara dari pusat sendiri, jumlah anggaran yang turun seluruhnya dipakai untuk fisik. Bila mengacu standar pola penghitungan BPKP, perbedaan marginnya tidak akan sejauh ini. Apalagi dari Pemkot Mataram menyertakan dana pendamping 30 persen.

Penegak hukum, polisi maupun jaksa harus turun. Memeriksa kejanggalan yang ada di sekolah ini. Apalagi sekolah tersebut juga tengah dirundung problem. Masalahnya harus diurai satu-persatu, supaya pendidikan disana bisa berjalan dengan normal.(*)

Read More

Kopi Sianida yang Mirip Kisah Detektif

PUBLIK beberapa minggu terakhir tersita perhatiannya. Meninggalnya Mirna Salihin di Jakarta setelah mengkonsumsi kopi di salah satu kafe. Orang meninggal itu hal biasa. Tapi, ceritanya menjadi lain ketika meninggal setelah meminum kopi. Janggal, itulah kata orang.

Jenazah Mirna yang sudah dikubur pun akhirnya dibongkar. Jenazah diautopsi oleh polisi. Tujuannya mencari tahu kejanggalan temuan polisi. Naluri para penyidik, memperkirakan kematian tidak wajar. Dokter melansir memang tidak mungkin orang bisa meninggal karena kopi. Benar saja, hasil autopsi menemukan jenis zat bernama sianida di tubuh Mirna.

Polisi bergerak cepat, langsung mengumpulkan sampel kopi di kafe.
Disinilah cerita detektif itu dimulai. Bagi yang suka membaca atau menonton Sherlock Holmes ini seperti memecahkan teka-teki. Mereka yang suka membaca komik Detektif Conan juga tidak kalah sengit membandingkan kisah Mirna ini dengan serial komik asal Jepang.

Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan polisi dalam mengungkap kasus kematian Mirna. Namun, tekanan pemberitaan media massa menyorot pada dua orang yang mendampingi Mirna yaitu Jessica dan Hani. Namun, polisi tidak bisa gegabah. Untuk mengusutnya, harus dengan alat bukti. Minimal dua alat bukti bisa menetapkan tersangka.

Perjalanan polisi mengusut kasus pun tidak mudah. Pemeriksaan saksi, penggeledahan kafe, menghimpun para ahli, sampai memeriksa CCTV. Perhatian publik makin meningkat dari hari ke hari. Polisi seperti berputar-putar mencari bukti. Perhatian menjadi kian besar disaat bersamaan Jessica mengumbar cerita ke media. Tidak seperti rekan Mirna lainnya Hani yang memilih bersembunyi, Jessica berani tampil di televisi. Polisi semakin diuji dengan hilangnya celana Jessica. Dalam keterangannya celana itu dibuang. Opini publik makin deras mengarah ke Jessica.

Polisi tetap menyidik dengan bukti. Tidak ingin terbawa dengan opini publik. Bahkan untuk penyempurnaan, polisi berkoordinasi dengan kejaksaan. Beberapa hari polisi belum juga menaikkan status kasus Mirna ke penyidikan. Dan akhirnya, Sabtu (30/1) polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka.

Kisah bak film detektif ini sepertinya belum berakhir setelah penetapan tersangka. Polisi dituntut membuktikan bukti-bukti yang membuat Jessica menjadi tersangka. Tidak sedikit hakim membebaskan terdakwa di persidangan karena tidak cukup bukti. Polisi harus memutar otak supaya akhir cerita ini benar-benar mirip Holmes ataupun Conan. Ya, dua detektif fiktif ini selalu membongkar kasus dengan bukti tak terbantahkan. Setiap kasus selalu memiliki 1001 alibi.

Kasus kematian Mirna menjadi bukti, kejadian fiktif bisa menjadi kenyataan. Ada kejadian yang kadang tidak bisa dinalar dengan mudah. Butuh kerja keras mengungkapnya. Ini sekaligus memberi peringatan, sepintar dan sehebat apapun membuat alibi dan kebohongan, cepat atau lambat akan terbongkar. Jadi, sebelum berbuat jahat pikirkan baik-baik dampak yang akan diterima.(*)

Read More

Berjuang Demi Produk Godline

Clothing Produk Lombok (4)

Jumlah clothing lokal cukup banyak di Mataram. Meski begitu tidak menyurutkan clothing baru muncul. Kaos desain sendiri tidak hanya memberi kepuasan konsumen. Penjual pun puas bila karyanya dihargai. Modal cekak tidak lantas membuat pembuat clothing takut berkarya. Dengan modal terbatas, kaos tetap bisa dijual. Syaratnya tentu saja, harus punya ciri khas. Merek Godline clothing pendatang baru. Kreatornya M Fadilah Hafidz masih mahasiswa. Dana yang digelontorkan pun kecil.
"Modal terbatas. Jualan juga masih nitip," kata Hafidz.

Sebagai pendatang baru, kata Hafidz, harus berdarah-darah untuk promosi. Mau pasang iklan berat diongkos. Beruntung perkembangan teknologi makin pesat. Media sosial twitter dan instagram jadi sarana promosi. Di
twitter @_godline_ atau instagram @godline_ semua karya dipampang.
"Ada yang tertarik setelah lihat di twitter atau instagram," ucapnya.

Tidak dipungkiri, lanjutnya, medsos menjadi saran gaul anak muda. Promosi produk lewat medsos cuma butuh kreativitas. Rajin posting produk baru dan pintar menyebar kata.
"Positif adanya medsos untuk memulai usaha dengan modal terbatas," bebernya.

Diceritakan, desain clothing dibuat sendiri, dari sketsa tangan terus edit photoshop. Ada juga yang langsung buat pake corel draw. Proses ini dinilai artistik. Produknya handmade. Tidak terkesan desain asal comot. Karena rata-rata anak muda peminatnya. Desain bergambar (art) menjadi pilihan.
"Ada juga yang senang simpel. Kayak gambar logo sama font aja,
kita berusaha ngikuti selera," ujarnya.

Ditambahkan, karena baru memulai usaha, tentu saja Godline terus mengontrol pasar. Perkembangan terbaru harus di-update. Malah setiap masukan selalu diterima. Termasuk rajin bertukar pikiran dengan pemilik clothing lain.
"Ini belajar dan berjuang jualan," ucapnya tertawa.

Apid sapaan akrabnya, belum punya store sendiri. Tapi ia tidak malu menitip barang dititip di store lain. Ada tiga store merek Godline dipajang. Di Immortal, DUKE, dan Waroeng Creative.
"Keinginan saya tentu bisa punya store sendiri nantinya," ucapnya tersenyum.

Kaos merek Godline harganya hampir sama dengan clothing lokal lainnya. Tiap kaos dijual Rp 110 - 135 ribu. Memahami isi dompet anak muda penting. Saat ini pangsa pasar terbesar Godline adalah anak muda. Selanjutnya, secara bertahap Godline bercita-cita bisa menjadi apparel. Menyediakan kebutuhan fashion dari kepala sampai kaki.
"Dalam waktu dekat mau buat gelang Godline," tambahnya.(Bersambung)

Read More

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Cilinaya

DUGAAN korupsi penjualan aset PT Pacific Cilinaya Fantasy (PCF) terus diusut penegak hukum. Polres Mataram bergerak kencang mencari tahu 16 titik aset Kota Mataram yang sudah diperjualbelikan. Ditengah upaya polres, ternyata Kejati NTB tidak kalah agresif menelusuri indikasi korupsi penjualan 16 titik aset tersebut. Bahkan, mereka telah mengantongi 16 sertifikat serta akta jual beli aset yang berlokasi di bagian selatan Mataram Mal.

Pengusutan dugaan korupsi aset itu cukup menarik karena langsung dilakukan dua instansi penegak hukum. Namun sesuai dengan kesepakatan dua instansi, mereka yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan berhak menuntaskan. Ini sesuai dengan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kejaksaan, Polri, dan KPK.

Pergerakan dua instansi penegak hukum ini memang memunculkan anggapan bakal saling berebut. Namun, Kapolres Mataram dengan terbuka menyebut, bila memang kejati terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan, maka polres harus menyerahkan hasil penyelidikannya ke kejati. Begitu juga sebaliknya, jika polres terlebih dahulu menangani kasus itu, maka kejati harus menyerahkan hasil penyelidikannya itu. Polres sudah mempelajari dokumen aset tersebut. Dimana, aset tersebut tertera Hak Pinjam Pakai. Namun, hal itu disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, oknum tersebut merubah dokumen menjadi Hak Milik (HM).

Dari kejati mengklaim menangani kasus tersebut sejak 2015. Langkah penyelidikan itu diambil berdasarkan laporan dari masyarakat. Jika melihat runtutannya, memang kejaksaan sudah bergerak lebih dulu. Hanya saja, tidak penting siapa antara polisi dan jaksa yang lebih dahulu turun. Pasalnya, dugaan yang penjualan aset yang mengarah pada korupsi cukup membutuhkan koordinasi saja. Paling penting, kasus tersebut diusut hingga tuntas sampai akar.

Bukan cerita baru antara korps Bhayangkara dengan Adhiyaksa menangani korupsi. Meski ada yang menyebut, kejaksaan spesialisasi dalam korupsi. Tapi, kepolisian sudah memasukkan kejahatan ekstra ordinary crime (baca:korupsi) sebagai salah satu atensi. Polisi tidak melulu menangani kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan saja. Untuk membuka kasus Cilinaya semakin terang, baik polisi maupun jaksa tidak boleh punya ego sektoral. Harus memiliki kesamaan visi menuntaskan. Meski pada akhirnya hanya satu instansi yang berhak membawa kasus itu sampai penyidikan.(*)

Read More

Universitas Mataram Semakin Kompetitif

Rektor Unram Prof Sunarpi


Universitas Mataram merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri (PTN) di NTB, yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sumbangsih lembaga pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan mampu memberikan ide, pemikiran dan kelimuannya untuk kemajuan daerah.

Hal itu tentu tidaklah mudah untuk diwujudkan. Dibutuhkan kecerdasan dan kemampuan manajerial dari seorang rektor yang menjadi top leader. Prof H Sunarpi, Ph.d, sebagai orang nomor satu di PTN tersebut berupaya untuk mewujudkan harapan dari seluruh masyarakat NTB tersebut.

Selama lima tahun memimpin Unram, beberapa upaya telah dilakukan. Semuanya terfokus pada program yang disebut ‘’Lima Pilar’’ pengembangan Unram. Pertama pilar pengembangan bidang pendidikan, kedua bidang penelitian, ketiga bidang pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, yang keempat bidang sistem informasi, perencanaan dan kerja sama dan kelima bidang tata kelola.
Kelima pilar itu sudah disepakati bersama senat dan telah dituangkan ke dalam konstitusi baru yang disebut Statuta Unram. ‘’Statuta inilah yang menjadi dasar hukum dari seluruh kegiatan lembaga,’’ kata Prof Sunarpi.

Pengembangan pada pilar pendidikan, katanya, didahului dengan perbaikan aspek legalitas suatu perguruan tinggi, yaitu ijin operasional program studi (prodi). Selain itu, akreditasi prodi dan akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT). Tahap pengembangan selanjutnya adalah peningkatan kualitas input, proses dan output, pengembangan kompetensi dosen, peningkatan suasana akademik. Kemudian peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan manajemen sistem informasi, baik yang akademik maupun non akademik.

Saat awal memulai jabatan rektor pada akhir 2009, jumlah prodi di Unram yang ijin operasionalnya masih berlaku hanya 10 persen. Kondisi ini sejalan dengan laporan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED), yang valid di tiap prodi.
Oleh karena itu, program kerja yang pertama kali dilakukan adalah memperpanjang ijin operasional prodi yang telah habis masa berlakunya dengan membentuk Tim Percepatan EPSBED dan Akreditasi. Langkah yang dilakukan ini menghasilkan laporan EPSBED semua prodi valid 100 persen. Dan secara secara otomatis memperpanjang ijin operasional prodi yang masa berlakunya kadaluarsa. Dengan kata lain, tidak sampai satu tahun masa kepemimpinan yang telah dijalani, seluruh prodi memiliki ijin operasional yang masih berlaku.

Dari sisi peningkatan kualitas input, dilakukan dengan menyaring secara ketat mahasiswa yang diterima. Pasalnya, saat ini rasio peminat dan daya tampung Unram cukup tinggi. Semakin tinggi rasio maka semakin baik kualitas inputnya. Rasio peminat dan daya tampung Unram pada 2008 adalah 4,96. Angka ini meningkat menjadi 7,12 pada 2009.

Mantan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) ini, mengatakan, peminat jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di paling tinggi. Oleh sebab itu, Unram nomor satu nasional untuk paling sulit menerima mahasiswa baru. Berbeda dengan jurusan IPA yang cenderung menurun dari nomor 26 menjadi 28. Tapi kondisi itu terangkat oleh Fakultas Kedokteran yang mendapat grade satu nasional. Pasalnya, persentase kelulusan ujian kompetensi dokter indonesia (UKDI) sangat bagus. ‘’Unram sejajar tujuh FK lainnya, seperti UI, Unair, UGM, meskipun berada di posisi tujuh,’’ ujarnya.

Sementara proses pembelajaran di Unram dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan ranah belajar dan hirarkinya. Untuk menuju proses pembelajaran yang ideal dalam menghasilkan lulusan dengan kompetensi bidang ilmu yang diharapkan dilakukan berbagai upaya. Diantaranya, perbaikan buku tata tertib akademik dan pedoman pelaksanaan sistem kredit semester. Meningkatkan pelatihan ‘’Program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional’’ (PEKERTI) dan ’’Applied Approach’’.

Setelah melakukan perbaikan dari sisi input dan proses pembelajaran, diharapkan akan mempengaruhi kualitas output Unram. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan adalah indeks prestasi komulatif (IPK) rata-rata lulusan. Pada tahun akademik 2009-2010, rata-rata IPK lulusan Unram adalah 3,14.

Parameter lain untuk menentukan mutu lulusan adalah lama studi. Data pada 2009, mahasiswa Unram rata-rata menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun hanya sekitar 34 persen. Sedangkan lebih dari lima tahun mencapai 30 persen. Kemudian pada 2010, lulusan Unram program strata satu (S1) yang menyelesaikan studinya kurang dari 5 tahun sebesar 75 persen. ‘’Hal ini merupakan indikator penting keberhasilan pengelolaan sistem pendidikan yang telah ditetapkan,’’ kata ayah dari Eka Sunarwidhi Prasedya, S.Si, ini.

Guru Besar Fisiologi Tumbuhan, Fakultas Pertanian, ini mengatakan, peningkatan kompetensi dosen juga terus dilakukan. Unram saat ini memiliki tenaga pengajar aktif sebanyak 1.025 orang. Dari total itu, ada 11 persen berkualifikasi S1. Sedangkan pascasarjana (S2) 72 persen dan doktoral (S3) 17 persen. Jumlah dosen ini secara kuantitas cukup. Namun jika dihubungkan antara kebutuhan kurikulum dan ketersediaan dosen sesuai kualifikasinya di setiap prodi. Maka masih banyak bidang kajian atau ilmu yang kurang pengampunya. Kemampuan tenaga pengajar ini juga tidak linier dengan kurikulum prodi yang bersangkutan. ‘’Makanya saya tengah berupaya memetakan dosen-dosen yang sesuai dengan keahliannya,’’ terang suami dari Prof Hj Sri Widyastuti, M. App, Sc, Ph.D, ini.

Upaya lain di bidang peningkatan pendidikan, lanjut Sunarpi, adalah melakukan perubahan dari sisi suasana akademik. Kondisi yang sehat dan kondusif di Unram, saat ini sudah mulai terlihat dengan baik. Hal ini tercermin dari hubungan yang harmonis antar dosen, karyawan dan mahasiswa. Baik hubungan dalam fakultas maupun lintas fakultas.
Langkah lainnya di bidang pendidikan dilakukan melalui peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu yang menjadi prioritas utama Prof Sunarpi adalah menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP). ‘’Sarana itu sangat penting karena menjadi laboratorium bagi Fakultas Kedokteran,’’ tegas pria kelahiran Puyung, Kabupaten Lombok Tengah 4 Agustus 1962, ini.

Kemudian pilar kedua, yakni bidang Penelitian, kata Sunarpi, merupakan program utama dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu untuk mendukung arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam visi dan misi Unram. Ilmuwan yang beberapa waktu lalu terpilih sebagai rektor untuk periode kedua telah menetapkan arah kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada pada masyarakat.

Arah kebijakan tersebut ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian Unram (RIP-UNRAM). Adanya RIP-UNRAM ini juga memacu peneliti Unram untuk bersaing mendapatkan dana hibah penelitian. Baik dari dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditlitabmas-Dikti), maupun dana hibah dari pihak luar Kemendikbud.

Orang nomor satu di Unram itu juga telah menetapkan 124 kelompok-kelompok peneliti bidang ilmu. Mereka sudah sudah memperoleh surat keputusan (SK). Pembentukan kelompok ini memiliki beberapa tujuan. Salah satunya penguatan diseminasi hasil penelitian yang diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Sunarpi juga menjamin keberlangsungan penelitian di Unram dengan menetapkan 15 persen dana PNBP untuk penelitian. Sumber dana penelitian lain APBN, DIPA Unram, dan DIPA Dikti.

Diakunya, jumlah dosen yang belum melakukan penelitian hingga akhir 2012 sekitar 47 persen. Padahal mereka wajib, mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian. Oleh sebab itu, upaya rangsangan pun dilakukan. Modelnya, dengan memperbesar dana penelitian dari berbagai sumber. Hingga Agustus 2013 nilai dana penelitian dari berbagai sumber sekitar Rp 20 miliar. Angka ini jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3 miliar.

Dengan dana yang bertambah, Sunarpi tidak hanya menyediakan anggaran penelitian. Tapi juga akan memberikan penghargaan berupa intensif sebesar Rp 7 juta bagi dosen yang berhasil memasukkan hasil penelitiannya pada jurnal internasional. Tidak itu saja, bagi tenaga pengajar yang punya artikel atau paper untuk dipresentasikan ke internasional sudah disiapkan anggaran.

Dengan cara itu, diharapkan Unram akan dikenal dunia. Tidak itu saja, jika ada paten maka akan jadi income universitas. Selain itu, bahan ajar dosen akan menjadi lebih bagus.
Kemudian pilar pengabdian pada masyarakat (PPM) sebagai pilar ketiga, lanjut Sunarpi, sudah ditempuh dengan menelurkan beberapa kebijakan, seperti rencana induk pengabdian kepada masyarakat (RIPPM), menaikkan alokasi dana PPM yang berusmber dari PNBP menjadi minimal 10 persen. Selain itu, membuat kebijakan satu orang dosen tidak boleh lebih dari satu proposal PPM, baik sebagai ketua maupun anggota.
Pilar keempat adalah pengembangan pilar sistem informasi (SI), perencanaan dan kerja sama. Sifat sistem informasi yang dibangun Unram adalah pelayanan klien sebagai ujung tombak pelayanan kepada mahasiswa. Penguatan layanan dan penyebaran informasi berbasis website yang komperehensif dan berbasis pada kebutuhan layanan dan informasi pengguna. Selain itu, dilakukan sistem pengintegrasian sistem data dan layanan.

Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan koherensi dengan layanan akademik dan manajemen secara keseluruhan. Sistem-sistem informasi yang dikembangkan memungkinkan seluruh pelayanan dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat.
Sistem-sistem informasi yang dikembangkan adalah SI manajemen penerimaan mahasiswa baru (SIM-PMB), SI manajemen akademik (SIAKAD) SI manajemen keuangan (SIMKEU). Selain itu, SI manajemen kepegawaian (SIMPEG), SI perpustakaan, manajemen asset dan pembelajaran jarak jauh, Semua sistem itu dikembangkan secara terbuka (online) dan dapat diakses melalui internet.

Untuk pengembangan sistem perencanaan , sejak 2010 Unram telah melakukan perubahan dari sisi alur penyusunanan perencanaan. Dimana rektor melakukan penjabaran visi dan misi dalam suatu rapat kerja tahunan (RKT) bersama dengan dekan dan jajarannya. Selain itu, direktur pascasarjana, ketua-ketua lembaga, kepala biro dan kepala unit pelayanan teknis (UPT)).

Di bidang kerja sama, Sunarpi telah memperkuat kerja sama dengan dan menetapkan buku panduan pengelolaan kerja sama dengan Unram yang dididalamnya mengatur tata cara pelaksanaan dan evaluasi kerja sama Unram dengan pihak instansi pemerintah maupun swasta, baik di dalam dan luar negeri.

Kerja sama dengan luar negeri sudah dilakukan, seperti dengan Malaysia dan Thailand dan Jepang. Unram juga sudah membangun empat partit dengan New Zealand, China, Universitas Brawijaya, untuk membangun pusat penelitian lingkungan. Unram sebagai pusat penelitian.
Kerja sama dengan New Zealand lebih fokus ke sektor pertanian dan peternakan di kawasan timur Indonesia. ‘’Dalam waktu dekat saya akan ke New Zealand untuk penguatan kerja sama,’’ terangnya lulusan program strata satu (S1) Fakultas Pertanian Unram tahun 1984 ini.

Pilar kelima untuk mencapai visi dan misi Unram pada 2015 adalah pilar tata kelola. Menurut Sunarpi, pilar kelima ini dilakukan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling) sebagai sistem tata kelola kampus. Fungsi manajemen ini bersifat umum dan meliputi keseluruhan manajerial. Dalam pelaksanaannya, keempat fungsi manajemen ini berjalan secara spiral. Hal ini memungkinkan organisasi Unram bergerak terus menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. Implementasi siklus manajemen diawali dengan merencanakan (merumuskan renstra dan renop), mengorganisasi staf dan sumber daya yang ada. Selain itu, melaksanakan renstra dan renop, pengawasan jalannya pekerjaan di dalam tahapan pengawasan dilakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik (feed back) sebagai dasar perencanaan selanjutnya (replanning).

Strategi Prof Sunarpi untuk mengangkat harkat dan martabat Unram di kancah nasional dan internasional itu sudah dilakukan selama lima tahun masa kepemimpinannya. Kini ia akan melanjutkan kembali strategi itu meskipun masih ada pro dan kontra.
Adanya sebagian kalangan yang belum percaya sepenuhnya dengan strategi dan manajemen baru itu tidak bisa dihindari. Namun Sunarpi terus berupaya meyakinkan mereka. Secara perlahan terus dilakukan karena semua untuk kepentingan dosen dan visi-misi unram menjadi kampus berkelas internasional pada 2025.

Read More

NTB Masih Rawan Bom Ikan

POTENSI perikanan Indonesia begitu besar. Dengan lautan yang begitu luas, potensi perikanan akan tetap menjadi idola. Wajar bila nenek moyang orang Indonesia dikenal sebagai pelaut. Sektor perikanan masih menggiurkan. Ikan asal laut Indonesia bahkan sampai menarik minat kapal-kapal ilegal untuk masuk.

Upaya untuk mengambil sumber daya laut, dilakukan dengan pola tradisional dengan pancing dan jaring. Ada juga menggunakan kapal pukat, dengan kemampuan tangkap lebih tinggi. Hasil laut itu tidak hanya ikan. Beragam biota seperti cumi-cumi, kerang, lobster, hingga kepiting cukup potensial.

Sayangnya, tidak semua nelayan menyadari pentingnya menangkap biota laut secara ramah. Ada segelintir nelayan yang menggunakan racun maupun bom untuk mengambil ikan.

Seperti pengakuan masyarakat Desa Sambik Elen yang mayoritas sebagai nelayan kini dibuat resah. Penangkapan ikan menggunakan bom ikan kembali terjadi. Namun penangkapan ikan dengan menggunakan bom ini diyakini dilakukan nelayan dari luar Lombok Utara. Kepala Desa Sambik Elen, Lalu Alwan Wijaya mengungkapkan beberapa hari terakhir menemukan banyak ikan yang ditemukan mati dengan tidak wajar di pesisir pantai. Jelas, langkah tersebut salah. Mengambil ikan dan biota laut lainnya dengan racun dan bahan peledak akan merusak ekosistem laut.

Lingkungan ikan dan biota laut lainnya akan rusak dengan racun dan bom. Apalagi bahan peledak memiliki daya hancur. Terumbu karang yang notabene tempat ikan berkembang biak bakal ikut hancur. Bila tempat berkembang biak dan memijah itu rusak, bagaimana perkembangan biota laut.


Mengebom ikan di laut adalah langkah culas. Demi kepentingam ekonomi sesaat mengorbankan keberlangsungan kehidupan di laut. Ketika ekosistem rusak, maka tangkapan nelayan akan semakin turun. Nelayan yang biasanya menangkan ikan dengan ramah, ikut kena dampak. Aparat, pemerintah, dan masyarakat tidak boleh tinggal diam. Segala bentuk kegiatan yang merusak lingkungan harus ditangani serius. Pengebom ikan harus ditangkap. Diberi sanksi dan hukuman setimpal.(*)

Read More

Awas, Akun FB Palsu Gubernur NTB

PUBLIK harus lebih hati-hati menggunakan media sosial (medsos). Sekarang inu di medsos bertebaran akun palsu mengatasnamakan publik figur atau pejabat. Tidak sulit memang membuat akun medsos palsu. Cukup membuat data-data anonim, maka akun tersebut sudah bisa beredar di dunia online.

Akun-akun palsu di medsos ini kemudian kerap dipakai untuk tindak kejahatan, mulai dari penipuan hingga kejahatan seksual. Seperti baru-baru ini ada akun facebook yang mengatasnamakan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi. Padahal orang nomor satu di NTB itu tidak memiliki akun facebook aktif. Pernah memiliki akun, namun sudah non akti.
Keberadaan akun bodong itu sudah mulai meresahkan. Laporan dari beberapa orang yang mengaku sempat diajak berkomunikasi oleh pemilik akun yang mengatasnamakan diri sebagai gubernur tersebut. Beberapa orang itu mengaku dimintai uang oleh pemilik akun palsu ini.

Di akun bodong itu memang tidak terlihat aktivitas mencurigakan. Hanya tampak beberapa foto kegiatan gubernur yang diposting. Namun, diam-diam rupanya si pemilik akun palsu tersebut mencari “mangsa”.

 Oknum tak bertanggungjawab tersebut mengirim inbox atau pesan pribadi ke beberapa akun lainnya. Dengan mengatasnamakan gubernur NTB, yang bersangkutan kemudian menawarkan program umroh gratis. Namun, untuk mengikuti program itu, gubernur palsu itu meminta imbalan khusus berupa uang.

 Melihat sengkarut akun ini, Pemprov NTB pun mengambil langkah tegas untuk melaporkan akun bodong atas nama TGB tersebut ke polisi. Harapannya, agar tidak sampai ada korban yang ditipu. Di facebook sendiri, akun palsu tidak hanya satu. Ada empat akun yang mencatut. Tidak hanya nama, foto-foto gubernur pun diposting di situ jejaring sosial itu. Beberapa komen netizen pun ikut membanjiri foto-foto yang diposting, mengira itu benar akun FB milik TGB.

 Laporan pemerintah provinsi ke Direktorat Reskrim Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB tujuannya jelas. Jangan sampai ada yang menjadi korban kejahatan dunia maya. Polisi pun harus bergerak cepat. Menemukan segera pembuat akun palsu. Dengan begitu, akun abal-abal tidak lagi beredar. Publik dituntut lebih cerdas bermain medsos, tidak mudah terjebak dengan akun-akun yang belum jelas.(*)

Read More