Pers Harus Mengontrol Pemerintah

PUNCAK hari pers di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika digelar meriah. Presiden Indonesia Joko Widodo datang langsung. Orang nomor satu Indonesia ini seperti menebus halangan tahun lalu. Dalam Hari Pers Nasional (HPN) 2015, presiden yang akrab disapa Jokowi hanya diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam sambutannya, presiden Jokowi memberi apresiasi pada media massa. Era pers saat ini menurut Jokowi sudah bebas. Pers tidak lagi ditekan oleh pemerintah. Tidak lagi ada cerita pers diberedel pemerintah. Dengan kondisi pers saat ini, harus bisa menjadi penyampai pesan yang baik ke publik.

Jokowi memberi sindiran dalam era pers bebas. Saking bebasnya, ada pers yang justru menyuarakan pesimisme. Presiden membacakan judul-judul media massa yang membuat masyarakat gundah. Seperti rupiah melonjak, Indonesia hancur. Ataupun soal perekonomian yang diprediksi terus terpuruk. Posisi pers seharusnya membawa optimisme pada khalayak.

Soal kondisi pers terkini yang disampaikan oleh presiden, memang benar sudah bebas. Tidak seperti pers masa lalu yang dibredel karena tidak keras mengkritik pemerintah. Namun, kebebasan pers saat ini belum benar-benar bebas. Dalam beberapa tahun terakhir, intimidasi terhadap pers masih terjadi. Ada kelompok masyarakat maupun instansi pemerintah yang menghalangi kerja jurnalistik.
Masalah gugatan ke media massa pun masih terjadi. Ada langkah-langkah yang membuat pers keder.

Menyangkut optimisme terhadap pemerintah, pers kini tidak lagi mengusung bad news is good news. Paradigma pers sekarang adalah good news is good news. Tidak melulu berita buruk menjadi acuan dalam pemberitaan. Berita positif terhadap pemerintah tetap bergaung. Optimisme tetap disuarakan oleh media. Apalagi salah satu tugas media adalag mencerdaskan bangsa.

Kalau ada media yang dianggap membawa pesimisme, harus dilihat konteks informasi yang disampaikan. Bila tujuan penyebaran informasi itu untuk melecut pemerintah adalah hal yang baik. Kritik itu bagian dari obat, pahit namun menyehatkan. Pers Indonesia tidak ingin mengumbar angin surga ke masyarakat. Sebagai pilar keempat bernegara pers tidak sekadar mencerdaskan bangsa, pers harus ikut mengontrol kebijakan, serta siap mengkritik bila kurang tepat. Semoga pers Indonesia tetap bermartabat.(*)