Lombok Butuh Jalur Trans Baru

JALUR dari Kota Mataram menuju Lombok Timur (Lotim) dikenal sebagai jalur padat. Jalan ini memang menjadi lajur utama. Jika berakhir pekan hendak ke Lotim dari Kota Mataram atau sebaliknya, bila normalnya hanya satu jam lebih, bisa ditempuh sampai tiga jam. Silih-berganti keluhan masyarakat muncul. Jalan yang kecil dinilai sudah tidak sanggup menampung laju kendaraan yang semakin bertambah setiap tahun.

Angin segar pun berhembus. Presiden Joko Widodo yang beberapa hari lalu bertandang ke Lombok berjanji akan membangunkan jalur trans dari Lembar ke Kayangan, Lotim. Orang nomor satu di Indonesia itu akan mengucurkan dana APBN untuk pembuatan jalur baru. Proyek fisik yanh dinanti oleh masyarakat Lombok. Urusan jalan baru ini sesungguhnya, beberapa kali disinggung oleh pemerintah provinsi. Namun, ada hal teknis yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung Pemprov NTB.

Dari data Dinas Pekerjaan Umum Lotim, sebagian besar jalur penghubung dua pelabuhan di barat dan timur Lombok itu memang berada di Lotim. Jika mengacu jalan yang ada, tak kurang dari 40 kilometer ruas yang membentang di Lotim dari Jenggik di Terara hingga Kayangan Pringgabaya. Namun lantaran status jalan itu yang merupakan jalan negara, menurutnya kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

 Kondisi jalan di Lotim memang sangat padat. Sebagai jalan negara yang menghubungkan urat nadi kawasan timur dan barat, kerap terjadi kepadatan di sejumlah titik. Berbagai hal menyebabkan hal itu, mulai dari pasar tumpah yang tersebar dari Terara, Paokmotong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, hingga Labuhan Lombok. Ada juga penyebab lain semisal tradisi nyongkolan yang masih mengakar. Belum lagi kendaraan tradisional semacam cidomo yang memiliki kecepatan sangat rendah.

Apa yang sudah dikemukakan oleh presiden, harus disambut cepat. Segala halnyang menyangkut jalur trans itu harus segera dibahas provinsi bersama kabupaten yang dilintasi. Bila benar, akan membuat jalan baru, proses ini tentu tidak mudah. Setelah penyusunan detail engineering design (DED), harus dipikirkan soal pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan selalu menjadi momok pembukaan jalan baru. Pasalnya, harga yang ditawarkan masyarakat dengan hasil perhitungan kadang tidak bertemu. Ini kemudian yang membuat proses pembebasan lahan selalu berlarut-larut.

Hadirnya jalur baru sesungguhnya, tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat umum. Para pelaku bisnis akan diuntungkan. Jalur angkut barang semakin longgar. Distribusi melalui truk berjalan lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan pun akhirnya lebih sedikit. Mari menunggu bersama, jalan baru yang akan membuat jalur di Lombok semakin nyaman.(*)