This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday 5 November 2015

Baru Assessment Kok Gaduh?

MUTASI di Kota Mataram selalu memiliki cerita. Dibalik beragam cerita, kegaduhan selalu muncul. Sedikit berbeda yang terjadi di era penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani, belum juga mutasi terjadi kegaduhan sudah merebak. Padahal, dalam statemen kepada media massa, penjabat itu tidak pernah tersurat menyebut bakal ada mutasi. Kegaduhan mulai muncul saat proses assessment dilakukan. Ada pejabat yang tidak mau assessment dengan alasan tidak ada dalam aturan. Perlawanan salah satu pejabat ini pun membuat situasi makin gaduh. Ada memang yang malu-malu menolak assessment.
Dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat kepala daerah pada pasal 132A ayat 1 disebutkan dilarang untuk mutasi. Boleh mutasi bila mendapat persetujuan dari menteri Dalam Negeri.
Pertanyaannya kemudian, apakah assessment ini berarti bakal ada mutasi? Dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan, assessment itu sebagai pemetaan. Proses assessment tidak serta-merta berarti bakal ada mutasi. Lalu kenapa gaduh?
Kegaduhan yang terjadi dalam assessment tidak hanya dalam lingkup pemerintah. Legislatif pun ikut mencak-mencak. Sampai Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi langsung mengundang para pakar dengan gelar profesor maupun doktor ke dewan meminta pandangan. Kok tumben?
Tidak salah sebenarnya pakar memberikan pandangan dan telaah, sesuai dengan norma undang-undang yang berlaku. Hanya saja, tidak biasanya di Kota Mataram belum mutasi saja gaduhnya sudah kemana-mana. Padahal dalam konteks yang lebih parah, pejabat maupun wakil rakyat memilih tutup mulut.
Sama-sama gaduh, namun koteksnya berbeda di Kota Mataram terjadi 4 Februari 2015. Saat itu Pemkot Mataram menggelar mutasi pada 138 orang. Dalam mutasi tersebut terjadi pelanggaran, dimana mengacu UU ASN untuk promosi eselon II harus melalui panitia seleksi (pansel). Sayang, ada pejabat yang langsung naik tanpa assessment. Akibatnya, ada dua pejabat di Kota Mataram yang “dipaksa” pensiun lebih cepat. Kegaduhan ini tidak kalah menyita perhatian. Komisi ASN pun sampai memanggil Sekda Kota Mataram HL Makmur Said ke Jakarta. Dalam suratnya disebutkan telah terjadi pelanggaran. Lalu kenapa banyak yang diam? Kenapa tidak mengundang para pakar memberi telaah? Padahal saat itu sudah jelas terjadi pelanggaran.
Publik berhak bertanya atas kondisi saat ini. Baru proses assessment yang belum pasti mutasi, kondisinya sudah dibuat seperti perang. Adu opini bermunculan. Seolah ada kubu yang pro dan kontra dalam mutasi.
Padahal bila berpikir jernih dan mau melihat aturan yang ada, soal assessment hingga proses mutasi jelas membatasi penjabat. Namun, batas itu runtuh manakala Mendagri memberi restu. Sebaliknya juga begitu, seandainya pusat tidak memberi lampu merah, maka mutasi tidak bakal terjadi.
Semoga birokrat dan wakil rakyat tidak kehilangan gairah sebenarnya, mengabdi untuk masyarakat. Jangan sampai pikiran dan tenaga tersita untuk segelintir golongan. Masih banyak masalah pelik di Kota Mataram yang harus dituntaskan. Bukan hanya melulu soal jabatan dan kedudukan.(*)





Friday 30 October 2015

Gaya Entertainer Dunia Olahraga



SEJAK balapan di Sirkuit Sepang, nama MotoGP kian melejit. Tidak hanya serunya siapa jawara di kelas premier MotoGP. Keseruan justru muncul karena Valentino Rossi calon jawara membuat Marquez tersungkur di Sepang, Malaysia. Rossi yang sedang bersaing dengan Lorenzo menjadi juara Moto GP 2015, akhirnya ke pinalti tiga poin. Ini membuat The Doctor (julukan Rossi) bakal memulai start paling belakang di MotoGP Valencia. Seri pemungkas yang sangat menentukan siapa jawara MotoGP 2014/2015.
Selepas balapan di Sepang, keseruan MotoGP tidak lagi berkutat soal Lorenzo dan Rossi yang bakal menjadi juara. Perhatian publik justru mengarah soal tindakan Rossi menjatuhkan Marquez. Rossi dinilai tidak sportif. Marquez dituding membantu Lorenzo menjadi juara MotoGP. Tidak hanya di level pendukung. Saling dukung pun muncul dari negara masing-masing. Perdana Menteri Italia dan Spanyol sama-sama memberikan dukungan untuk pembalap mereka. Tentu mereka juga membela apa yang sudah dilakukan oleh pembalap dari negeri pizza dan negeri matador. Benar menurut versi mereka.
Adu persepsi ini bahkan membentuk dua kubu. Kubu Rossi dan kubu Marquez. The Doctor yang lebih senior di MotoGP mendapat dukungan begitu banyak. Para pendukungnya rata-rata menyebut, Marquez berkomplot membantu Lorenzo. Alasannya, dua pembalap ini sama-sama asal Spanyol. Masuk akal. Memang Rossi dikepung oleh rider Spanyol saat meraih peringkat tiga di Sepang. Sementara kubu Marquez menilai Rossi tidak pantas melakukan hal tersebut. Bahkan mereka menganggap, Rossi pantas diganjar hukuman lebih berat karena membuat Marquez jatuh.

Yang pasti, MotoGP 2015 menjadi kian seru karena perdebatan ini. Setelah sebelumnya disebut tiket di Sepang terjual habis. Giliran tiket di seri terakhir Valencia sold out sejak sepuluh hari jelang balapan. Banyak pihak yang kemudian mengaitkan ini sebagai strategi pemasaran. Perang urat saraf dalam dunia MotoGP sebenarnya pernah tersaji ketika Rossi baru menjajal kelas premier. Saat itu ia bersaing dengan senior satu negaranya Max Biaggi. Perseteruan mereka di lintasan juga terbawa sampai luar. Tidak saling tegur dan kadang saling sindir. Tapi, itu yang bikin MotoGP saat itu menarik ditonton. Lihat bagaimana dengan Marquez yang menjadi juara dunia 2013/2014, masih tersisa lima seri juaranya sudah kelihatan. Penonton bosan.
Dalam dunia olahraga entertainer ikut mengatrol pendapatan. Tidak mengherankan kalau kejadian Rossi versus Marquez mengingatkan final piala dunia 2006. Saat itu Zidane dengan sengaja menanduk Materazzai. Zidane kena kartu merah dan Prancis tersungkur di final. Kejadian itu justru lebih dikenang. Membuat pamor piala dunia 2006 lebih diingat. Malah kalau tidak ada kejadian itu, belum tentu Italia akan juara dunia.
Sebagai penonton kita bebas mengomentari dan memberi pendapat. Patut dicatat, jangan terpancing emosi berlebihan. Ini hiburan dan bagian dari dunia olahraga menarik penonton. Dunia olahraga kadang tidak melulu soal sportivitas, semangat, dan loyalitas. Infotainment juga asyik.(*)



Sarjana Komunikasi Jangan Jadi Penonton



Eksistensi sarjana komunikasi di daerah dinilai belum optimal. ISKI Pusat pun sudah mengambil ancang-ancang akan membangunkan semua sarjana komunikasi  yang masih tertidur.

Konfrensi nasional komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) di Lombok, September 2014, masih membekas di pikiran Ketua Umum ISKI Yuliandre Darwis Phd. Dalam pikirannya, konfrensi digelar di Lombok, otomatis NTB harus berada di garda terdepan dalam soal urusan-urusan berbau komunikasi. Dosen komunikasi di Universitas Andalas ini tidak mau berpikir sendiri. Pria yang akrab disapa Andre ini menuangkan uneg-unegnya soal sarjana komunikasi kepada Direktur Utama (Dirut) Lombok Post Alfian Yusni, Kordinator Liputan Lombok Post Hidayatul Wathoni, dan Redaktur Lombok Post Febrian Putra.
Pertemuan antara akademisi dan praktisi ini berlangsung cair. Banyolan mulai dari urusan politik, media massa, sampai soal akademisi silih berganti dibahas. Pembahasan soal keinginan ISKI pusat supaya sarjana komunikasi di Lombok memiliki peran signifikan, menjadi pembicaraan paling seru.
“Saya bayangkan nanti eksistensinya itu seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), harus mulai mengambil peran,” katanya.
Jebolan Universitas Teknologi Mara, Selangor, Malaysia ini meminta masukan soal progres ISKI ke depan. Kebetulan, selain menjadi Dirut di media massa terbesar di NTB, Alfian jebolan jurusan komunikasi.
“Ya, bagaimana supaya di NTB bisa jalan. Ini kita perlu membahasnya,” sambungnya.
Andre membayangkan, bila ISKI di NTB eksis, posisinya di daerah cukup berarti. Tidak hanya bagi daerah, ISKI ikut memberi kontrol terhadap komunikasi dari media massa daerah.
“Mungkin, nanti bisa kita buatkan acara tahunan, pemberian award untuk praktisi komunikasi dan media massa,” ucapnya.
Alfian Yusni mengatakan, saat ini yang perlu dirancang adalah mempertemukan dahulu para sarjana komunikasi. Berikutnya, menentukan siapa leader dari ISKI NTB. Menurutnya, sarjana komunikasi di NTB cukup banyak, baik latar belakang akademisi maupun praktisi.
“Banyak yang punya kemampuan untuk mendorong sarjana komunikasi ini berperan bagi daerah,” katanya.
Ayah dua anak ini menyebut, sarjana komunikasi di NTB sendiri tidak sebanyak sarjana jurusan lain. Jurusan komunikasi di Universitas Mataram baru dibuka. Jurusan komunikasi yang “senior” di NTB di Universitas 45 Mataram. Kampus lainnya yang memiliki jurusan komunikasi adalah IAIN Mataram. Belum sebanyak di Pulau Jawa, rata-rata memiliki jurusan komunikasi.
“Tapi, ini potensi untuk membangunnya lebih besar,” ucap Alumni komunikasi UPN Veteran Surabaya ini.
Fian menyinggung soal posisi praktisi komunikasi. Sarjana komunikasi yang memiliki profesi di media massa maupun bidang lain yang belum dioptimalkan. Ia mengambil contoh, ci Lombok Post sendiri mulai dari wartawan, redaktur, hingga pimpinan divisi banyak jebolan komunikasi, baik dari universitas di NTB maupun universitas di Jawa. Sayangnya, mereka-mereka ini belum dilibatkan jauh oleh kampus.
“Setidaknya ambil pengalaman mereka ketika terjun di lapangan. Supaya mahasiswa ini tidak hanya teori saja,” ucapnya.
Penyampaian dari Fian ini dianggap oleh Andre cukup menarik. Sudah seharusnya memang keberadaan praktisi komunikasi dioptimalkan. Posisi ini, kata Andre, menjadi salah satu peran dari ISKI memberi masukan. Pria keturunan Minangkabau ini menyebut, sudah tidak zamannya lagi mahasiswa komunikasi diberi teori-teori dalam kelas tanpa merasakan langsung. Ia pun berharap, setelah menjadi sarjana komunikasi peran mereka cukup signifikan di daerah.
“Makanya Mas Fian, untuk eksistensi ISKI di NTB dukungan dari semua sarjana komunikasi diperlukan,” tukasnya.(*)



Asap di Indonesia Membuat Pilu




Indonesia sedang diberondong asap. Daerah paling parah adalah Sumatera dan Kalimantan. Dua pulau tersebut memang memiliki potensi kebakaran hutan tinggi. Apalagi lahan disana gambut, mudah sekali terbakar. Bila sudah terbakar, susahnya dipadamkan. Akibat asap ini masyarakat di Sumatera maupun Kalimantan dibuat repot. Mereka harus menggunakan masker untuk menghalau pekatnya asap. Inveksi saluran pernafasan akut (ISPA) mulai menjangkiti masyarakat.
Dampak kepulan asal, rupanya tidak hanya dirasakan oleh Sumatera dan Kalimantan. Asap mulai menyebar kemana-mana. Bahkan hingga ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, sampai Filipina. Indonesia pun mendapat kecaman dari negara-negara tetangga. Mereka keberatan dengan asap yang mulai membuat masyarakatnya terganggu.
Dari pemberitaan di sejumlah media massa menyebutkan, asap dari Sumatera dan Kalimantan juga menyebar di pulau lain di Indonesia diperparah dengan kebakaran di hutan di daerah pulau-pulau lain. Termasuk di NTB juga tidak luput dari kebarakaran hutan. Beberapa waktu lalu, hitan-hitan di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) terbakar. Asap pun mengepul dari TNGR. Tapi, secara garis besar kepulan asap di NTB belum masuk taraf membahayakan. Ini yang membuat daerah Bali dan Nusa Tenggara tidak terdampak polusi asap dari citra satelit.
Asap yang mulai membuat masyarakat Indonesia pilu ini harus dicermati serius penyebabnya. Selain akibat panas berkepanjangan yang memicu kebakaran. Ada pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja membakar hutan. Tidak saja perorangan, ada perusahaan yang terlibat di dalamnya. Membakar hutan. Cara mudah untuk membuka lahan baru. Seperti diketahui, di Sumatera dan Kalimantan yang masih banyak hutan mulai digunduli untuk perkebunan dan ladang.
Melihat apa yang terjadi saat ini, pertanyaan besar perlu dilontarkan kepada pemerintah. Seperti apa pengawasan terhadap hutan-hutan yang masih ada.Tidak hanya pembalakan liar. Alih fungsi hutan dengan pembakaran ini termasuk kejahatan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, baik perorangan maupun perusahaan harus diberi efek jera.
Keberatan negara tetangga bisa dimaklumi. Tapi, ketimbang mengumpat kegelapan, bukankah sebaiknya menyalakan lilin. Kenapa negara-negara yang merasa terkena dampak asap tidak ikut membantu Indonesia menangani. Faktanya Indonesia sendiri, mati-matian untuk menghentikan asap yang merugikan masyarakat. Negara tetangga harus bijak melihat masalah asap. Bila selama ini mereka mendapat udara segar dari hutan Indonesia, giliran sekarang asap yang diberikan hutan.(*)